BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Master Plan 7 Mega Proyek Disusun

Master Plan 7 Mega Proyek Disusun

Oleh Aslan Akuba - Fri Feb 28, 10:04 am

Wakil Bupati Roni Imran bersama Dany Pomanto kala melakukan pertemuan membahas master plan pembangunan Gorontalo Utara, belum lama ini. (dokumen)

Wakil Bupati Roni Imran bersama Dany Pomanto kala melakukan pertemuan membahas master plan pembangunan Gorontalo Utara, belum lama ini. (dokumen)

Kunjungan Wisman ke Malut Meningkat

Kunjungan Wisman ke Malut Meningkat
Posted on Mar 5 2014 - 9:17pm by Poskomalut

TERNATE-PM, Berdasarkan hasil pemantauan dan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) pada Januari 2014, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang bertandang ke Maluku Utara, dengan menggunakan fasilitas akomodasi berkisar 48 orang atau naik sebanyak 33,33 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah wisman pada Desember 2013, hanya 36 orang.

Pertumbuhan Ekonomi Malut 1,28 Persen

Pertumbuhan Ekonomi Malut 1,28 Persen
Posted on Mar 6 2014 - 5:03pm by Poskomalut

TERNATE-PM, Hasil penghitungan dan pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut), dari sisi sektoral menunjukkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku t pada triwulan IV-2013 mencapai 2.020,87 miliar rupiah.

Pemerintah Diminta Perhatikan Sektor Nonformal

Pemerintah Diminta Perhatikan Sektor Nonformal
Posted on Mar 3 2014 - 4:55pm by Poskomalut

TERNATE-PM, Maluku Utara kaya dengan sumber daya alam (SDA) namun tingkat pengangguran masih tinggi sehingga perlu ada regulasi dari pemerintah untuk dapat membangun pertumbuhan ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan atau mendorong masyarakat ke bidang kewirausahaan. Demikian disampaikan dosen Ekonomi Unkhair Azis Hasyim, pada Posko Malut belum lama ini.

Sistem Merit untuk Angkat Pejabat

Aparatur Sipil Negara
Sistem Merit untuk Angkat Pejabat

JAKARTA, KOMPAS — Pengisian jabatan pimpinan birokrasi pemerintahan akan didasarkan pada sistem merit, tak lagi ditentukan kedekatan dengan kepala daerah atau menteri. Komisi Aparatur Sipil Negara berhak mengawasi pengisian semua jabatan tersebut dan memberikan sanksi jika dalam pengisian itu ditemukan pelanggaran.

Pages