Oleh Agung Wijaya  

Assistant Program Director for Central Government

Salah satu agenda dari Kementerian Keuangan di Indonesia berkaitan dengan bagaimana anggaran nasional dibagi dengan pemerintah daerah, dan hal ini dilakukan melalui peluncuran cetak biru untuk reformasi yang dilaksanakan bulan ini dan AIPD bangga menjadi bagian dari hal tersebut .

Cetak biru ini diluncurkan oleh Menteri Keuangan dihadapan Wakil Menteri dan para hadirin dari sekitar 500 staf Departemen termasuk semua direktur-umum , direktur, dan penasehat . AIPD menerima pengakuan khusus dari Menteri dalam sambutannya dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas dukungan yang diberikan terhadap pengembangan agenda reformasi selama 100 hari terakhir .

Menteri akan mengimplementasikan empat elemen kunci reformasi:

1. perbaikan kebijakan fiskal
2. kinerja/keluaran berbasis transfer fiskal
3. monitoring dan evaluasi pemerintah daerah
4. pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah

Beliau melihat reformasi ini dalam konteks Indonesia bergerak menuju ke tingkat teratas dari negara-negara berkembang dan pengetatan ruang fiskal .

AIPD dan AIPEG mendukung agenda reformasi melalui penyediaan saran teknis terhadap revisi undang-undang keseimbangan fiskal. Pengaruh kami memungkinkan Kementerian Keuangan untuk melihat manfaat dari penghapusan beberapa rancangan ketentuan dari hukum yang kemungkinan besar telah terbukti bermasalah, yakni:

• Pelarangan dana hibah nasional. Masukan kami membantu staf Kementerian memahami bahwa akan lebih baik untuk mengijinkan dana nasional untuk digunakan untuk mendanai hibah , terutama dalam konteks pengembangan hibah kinerja.
• Mengikat transfer alokasi khusus (DAK) untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) resmi. Analisis dan masukan kami membantu mengubah pemikiran di Kementerian untuk secara eksplisit mengikat DAK dengan SPM (karena kualitasnya yang tidak merata).
• Bersikeras bahwa DAK hanya dapat dialokasikan kepada pemerintah daerah yang berada di bawah standar minimum . Masukan kami menunjukkan bahwa sikap bersikeras agar DAK hanya diberikan kepada pemerintah daerah di bawah standar minimum menciptakan disinsentif untuk mencapai standar.

AIPD dan AIPEG akan terus memberikan dukungan terhadap digulirkan dan diterjemahkannya cetak biru ke dalam reformasi dan peraturan  legislatif.