Indonesia Gelar International Workshop on Deforestation Drivers
Jumat, 7 Maret 2014 08:07 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia, melalui Forest Peoples Programme (FPP) dan Pusaka, menggelar International Workshop on Deforestation Drivers and The Rights of Forest Peoples. Workshop internasional akan diselenggarakan 11 hingga 14 Maret 2014, dan dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat dan pemerintah dari negara-negara yang terancam deforestasi, seperti Peru, Paraguay, Kolombia, Liberia, Kamerun, Kongo, Malaysia, dan Indonesia.

"Workshop internasional ini sebagai wadah berbagi informasi studi kasus mengenai penyebab deforestasi di berbagai negara kepada para pembuat kebijakan di tingkat global," ujar Marcus Colchester, Penasihat Kebijakan Senior FPP.

Pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim ke-19 (COP 19 UNFCCC) di Warsawa, Polandia, November 2013, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 26 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2020.

Namun upaya penurunan emisi karbon ini masih menjadi tanda tanya besar bagi sejumlah masyarakat dan NGO pegiat lingkungan. Karena, dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan hujan tropis yang mampu mengurangi emisi karbon justru telah kehilangan 15,8 juta hektar lahan hutannya.

"Pemerintah memang telah melakukan sejumlah langkah menindaklanjuti komitmen pengurangan emisi tersebut seperti Perpres tentang Penurunan Gas Rumah Kaca No. 61 tahun 2011. Namun upaya-upaya ini belum terlihat jelas hasilnya," ujar Emil Ola Kleden, Ketua Badan Pengurus Pusaka.

Salah satu faktor utama kerusakan hutan di Indonesia adalah konversi hutan menjadi perkebunan, pertambangan, dan hutan tanaman industri, serta konversi lahan gambut, rawa dan daerah aliran sungai (DAS) yang merupakan sumber utama pemancaran emisi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan dunia akan minyak kelapa sawit, kayu, kertas, mineral, minyak dan gas, serta komoditas lainnya.

Pemerintah dan perusahaan-perusahaan terkait telah berjanji untuk melindungi hutan dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Namun pemenuhan janji ini masih sangat minim.

Tak hanya itu, beragam konflik tenurial masih saja terjadi karena belum adanya langkah nyata pemerintah dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No.35. Padahal pengakuan, perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat adalah salah satu faktor paling penting dalam penanganan isu perubahan iklim karena mereka lah yang mengetahui bagaimana merawat dan melindungi hutan secara berkelanjutan.

"Kami berharap workshop internasional ini dapat memberikan konstribusi yang besar untuk menciptakan upaya-upaya menghentikan deforestasi di dunia. Tidak hanya memberikan informasi agar terciptanya kebijakan global, tetapi juga mendesak seluruh stakeholders untuk ikut menghentikan deforestasi," ujar Tom Griffiths, FPP Responsible Finance
Program Coordinator.

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/07/indonesia-gelar-international-workshop-on-deforestation-drivers