MODEL PEMERINTAHAN BARU MASIH TETAP SAMA
AMBON,AE— Model pemerintahan Maluku lima tahun kedepan dalam kepemimpinan Said Assagaf-Zeth Sahuburua dinilai akan tetap sama dengan sebelumnya. Pasalnya, masih banyak perencanaan program pembangunan yang belum diselesaikan.
Demikian disampaikan akademisi ilmu pemerintahan Fakultas ISIP, Universitas Darussalam Ambon Zulfikar Lestaluhu, kepada Ambon Ekspres, Selasa (5/3). Desain pemerintahan Assagaff dan Sahuburua tidak berbeda dengan Karel Albert Ralahalu.
“Kalau dari sisi akademis, saya melihat Assagaff ini kan bisa dikatakan incumbent dalam hal sebagai wakil Gubernur bersama pak Karel pada periode kemarin. Untuk itu, pola atau design pemerintahan kedepa dibawah kepemimpinannya tentu belum bisa lepas dari model pemerintahan sebelumnya,” katanya.
Hal ini disebabkan, masih terdapat banyak agenda dan program pembangunan yang belum diselesaikan secara tuntas oleh Karel Albert Ralahalu.” Sudah tentu agenda yang dilakukan Karel bersama pak Assagaff untuk periode lima tahun itu belum selesai. Maka itu Assagaff punya kewajiban untuk melanjutkannya,” tambahnya.
Perubahan kebijakan akan terlihat setelah pemerintahan saat ini mulai berjalan satu sampai dua tahun kedepan. “Dua tahun mungkin masih tetap sama dengan model pemerintahan sebelumnya atau tidak berbeda. Tapi dari sisi masyarakat, kita berharap ada perubahan dalam kurun waktu itu. Terutama dalam aspek pelayanan publik,”paparnya.
Disisi lain, koaliasi yang dibangun oleh Assagaff-Sahuburua dan beberapa parti pendukung, sangat memengaruhi kebijakan. Apalagi, ketika dalam perjalanan memimpin ada kelompok tertentu yang kontra dengan pasangan yang akan dilantik pekan depan ini.
“Untuk itu, kerukunan atau keharmonisan ini akan terlihat ketika sudah dilantik. Terkait bagaimana pendekatan secara personal dan langsung dengan pimpinan partai. Kalau dalam ilmu manajemen pemerintahan, ada yang dikenal dengan pertemuan formal dan informal. Nah, hal ini tinggal dimanfaatkan dengan baik oleh masing-masing pemangku kepentingan,”paparnya.
Sementara itu pengamat politik dan pemerintahan asal Universitas Pattimura, Mochtar Nepa-Nepa menilai, kebijakan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh koalisi, apabila betul-betul diterapkan model pemerintahan yang berkoaliasi.
“Menurut saya sistem koaliasi dalam meraih kekuasaan yang dibangun saat pilkada ini sangat berpengaruh. Baik cara berpikir maupun bertindak. Bisa jadi kebijakan pemerintah hanya akan berlaku sesuai dengan komitmen koaliasi itu sendiri,” ujarnya.
Ketimpangan akan muncul apabila model ini tidak mampu dikelola oleh pucuk pemerintahan, yakni Assaggaf dan Sahuburua. Apalagi ini menjadi hal baru bagi pemerintahan Maluku saat partai politik diberikan ruang untuk mengontrol pemerintahan.
Dan ketika ada kebijakan yang tidak searah dengan perjuangan koalisi, maka tentu ada ketimpangan yang akan menyusahkan rakyat. Setiap bendera akan berjuang secara sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan.
“Katakanlah, antara kepentingan PKS yang suatu saat tidak bersinergis dengan Golkar atau PPP dengan Golkar, maka akan menjadi mentok disitu. Saya pikir ini menjadi pelajaran atau kajian penting bagi pemerintahan saat ini. Apalagi, tiga partai ini sama-sama memiliki ideologi yang berbeda, yakni agamais dan nasionalis,” ungkapnya.
Menurutnya, membangun pemerintahan koaliasi itu tidak mudah, karena kepentingan politiknya sangat besar. Baik kepentingan konstituen maupun kepentingan pemerintahan. Kedepan akan ada pertentangan, apalagi dalam hal kebijakan. “Saya kira ini juga menjadi tantangan besar bagi SETIA. Inilah konsekwensi dari sebuah pemerintah yang berdiri atas koalisi,” kata dia.
Dikhawatirkan, politik pecah belah akan terjadi apabila tidak ada sinkronisasi dan sinergitas antara kebijakan pemerintah dan kemauan parpol koalisi. Karena itu Asaggaf dan Sahuburua harus hati-hati dalam memegang kendali pemerintahan.
Meski begitu, dari aspek pelanyanan publik, gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik dalam waktu dekat ini diprediksi akan baik, dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Pengalaman Assagaff selama lima tahun menjadi wakil Gubernur menjadi modal utama dalam membenahi tata kelolah pelayanan publik. (CR7)
AMBON,AE— Model pemerintahan Maluku lima tahun kedepan dalam kepemimpinan Said Assagaf-Zeth Sahuburua dinilai akan tetap sama dengan sebelumnya. Pasalnya, masih banyak perencanaan program pembangunan yang belum diselesaikan.
Demikian disampaikan akademisi ilmu pemerintahan Fakultas ISIP, Universitas Darussalam Ambon Zulfikar Lestaluhu, kepada Ambon Ekspres, Selasa (5/3). Desain pemerintahan Assagaff dan Sahuburua tidak berbeda dengan Karel Albert Ralahalu.
“Kalau dari sisi akademis, saya melihat Assagaff ini kan bisa dikatakan incumbent dalam hal sebagai wakil Gubernur bersama pak Karel pada periode kemarin. Untuk itu, pola atau design pemerintahan kedepa dibawah kepemimpinannya tentu belum bisa lepas dari model pemerintahan sebelumnya,” katanya.
Hal ini disebabkan, masih terdapat banyak agenda dan program pembangunan yang belum diselesaikan secara tuntas oleh Karel Albert Ralahalu.” Sudah tentu agenda yang dilakukan Karel bersama pak Assagaff untuk periode lima tahun itu belum selesai. Maka itu Assagaff punya kewajiban untuk melanjutkannya,” tambahnya.
Perubahan kebijakan akan terlihat setelah pemerintahan saat ini mulai berjalan satu sampai dua tahun kedepan. “Dua tahun mungkin masih tetap sama dengan model pemerintahan sebelumnya atau tidak berbeda. Tapi dari sisi masyarakat, kita berharap ada perubahan dalam kurun waktu itu. Terutama dalam aspek pelayanan publik,”paparnya.
Disisi lain, koaliasi yang dibangun oleh Assagaff-Sahuburua dan beberapa parti pendukung, sangat memengaruhi kebijakan. Apalagi, ketika dalam perjalanan memimpin ada kelompok tertentu yang kontra dengan pasangan yang akan dilantik pekan depan ini.
“Untuk itu, kerukunan atau keharmonisan ini akan terlihat ketika sudah dilantik. Terkait bagaimana pendekatan secara personal dan langsung dengan pimpinan partai. Kalau dalam ilmu manajemen pemerintahan, ada yang dikenal dengan pertemuan formal dan informal. Nah, hal ini tinggal dimanfaatkan dengan baik oleh masing-masing pemangku kepentingan,”paparnya.
Sementara itu pengamat politik dan pemerintahan asal Universitas Pattimura, Mochtar Nepa-Nepa menilai, kebijakan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh koalisi, apabila betul-betul diterapkan model pemerintahan yang berkoaliasi.
“Menurut saya sistem koaliasi dalam meraih kekuasaan yang dibangun saat pilkada ini sangat berpengaruh. Baik cara berpikir maupun bertindak. Bisa jadi kebijakan pemerintah hanya akan berlaku sesuai dengan komitmen koaliasi itu sendiri,” ujarnya.
Ketimpangan akan muncul apabila model ini tidak mampu dikelola oleh pucuk pemerintahan, yakni Assaggaf dan Sahuburua. Apalagi ini menjadi hal baru bagi pemerintahan Maluku saat partai politik diberikan ruang untuk mengontrol pemerintahan. Dan ketika ada kebijakan yang tidak searah dengan perjuangan koalisi, maka tentu ada ketimpangan yang akan menyusahkan rakyat. Setiap bendera akan berjuang secara sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan.
“Katakanlah, antara kepentingan PKS yang suatu saat tidak bersinergis dengan Golkar atau PPP dengan Golkar, maka akan menjadi mentok disitu. Saya pikir ini menjadi pelajaran atau kajian penting bagi pemerintahan saat ini. Apalagi, tiga partai ini sama-sama memiliki ideologi yang berbeda, yakni agamais dan nasionalis,” ungkapnya.
Menurutnya, membangun pemerintahan koaliasi itu tidak mudah, karena kepentingan politiknya sangat besar. Baik kepentingan konstituen maupun kepentingan pemerintahan. Kedepan akan ada pertentangan, apalagi dalam hal kebijakan. “Saya kira ini juga menjadi tantangan besar bagi SETIA. Inilah konsekwensi dari sebuah pemerintah yang berdiri atas koalisi,” kata dia.
Dikhawatirkan, politik pecah belah akan terjadi apabila tidak ada sinkronisasi dan sinergitas antara kebijakan pemerintah dan kemauan parpol koalisi. Karena itu Asaggaf dan Sahuburua harus hati-hati dalam memegang kendali pemerintahan.
Meski begitu, dari aspek pelanyanan publik, gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik dalam waktu dekat ini diprediksi akan baik, dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Pengalaman Assagaff selama lima tahun menjadi wakil Gubernur menjadi modal utama dalam membenahi tata kelolah pelayanan publik. (CR7)
Sumber: http://www.ambonekspres.com/index.php/aeheadline/item/3275-model-pemerintahan-baru-masih-tetap-sama.html
