Pengelolaan Perbatasan
Singkirkan Ego Sektoral Kementerian dan Pemda

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian terkait dan pemerintah daerah perlu mencari letak kebuntuan atau ketidaklancaran program pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan. Salah satu hambatan adalah ego sektoral kementerian dan pemda dalam perencanaan dan penggunaan anggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan.

”Cari betul di mana kebuntuan dan ketidaklancaran program (pembangunan kawasan perbatasan),” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam Rapat Kerja (Raker) VI Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Rabu (26/2). Hadir dalam acara itu Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Gamawan Fauzi dan pejabat daerah dari daerah-daerah perbatasan.

Djoko juga meminta agar menteri koordinator yang lain dilibatkan dalam memberikan pengarahan terkait dengan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan dalam raker-raker selanjutnya. Masalah perbatasan tak hanya terkait dengan masalah politik dan keamanan, tetapi juga masalah ekonomi dan sosial.

Menurut Djoko, kunci mengatasi hambatan dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Namun, koordinasi sering kali mudah disampaikan, tetapi sulit diimplementasikan dengan alasan setiap instansi mempunyai kewenangan dan dasar legal.

Menurut Gamawan, selama ini, kondisi di perbatasan, seperti di Entikong, Kalimantan Barat, kurang baik dibandingkan dengan wilayah di Malaysia. Keadaan seperti itu harus diatasi. ”Pembangunan ekonomi kawasan perbatasan tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga harga diri,” katanya. Perbatasan seharusnya menjadi etalase.

Gamawan menambahkan, kendala dalam pembangunan kawasan perbatasan selama ini antara lain pengelolaan sumber daya lokal belum optimal, seperti koordinasi gubernur, bupati, sampai camat. Selain itu, infrastruktur pendukung, seperti transportasi, telekomunikasi, dan energi, serta penguatan pelaku usaha masih minim.

Gamawan menjelaskan, alokasi anggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan dari kementerian dan lembaga tahun 2014 mencapai Rp 16 triliun. Alokasi itu meningkat tajam dibandingkan dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya, yaitu Rp 7 triliun (2013), Rp 3,9 triliun (2012), dan Rp 2,2 triliun (2011).

Oleh karena itu, lanjut Gamawan, pemda dan kementerian terkait harus lebih fokus dan mempertajam program pembangunan kawasan perbatasan (frontier). ”Kementerian dan lembaga harus mempertajam program. Kalau belum tajam, direvisi,” katanya. Ia menambahkan, BNPP saat ini fokus pada pembangunan kawasan di 111 kecamatan dari 187 kecamatan kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan merupakan proyek kemanusiaan dan proyek terkait dengan nasionalisme. (FER)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005128419