GERAKAN PEREMPUAN
Siapkan ”Rumah” bagi Wakil Rakyat

Oleh: ich
JAKARTA, KOMPAS — Pasca reformasi, soliditas gerakan perempuan di pusat dan daerah dinilai melemah. Kini, muncul kesadaran baru mewujudkan kembali soliditas untuk menyuarakan kepentingan perempuan dalam politik nasional.

”Pergantian pemerintahan ini momentum melakukan perubahan,” kata Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, yang menjadi bagian Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam, Jumat (28/3), saat berkunjung ke Redaksi Kompas di Jakarta. Ia ditemani anggota jejaring lainnya, Maeda Yoppy (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil), Indah Utami (Migrant Care), Linarti (Koalisi Perempuan Indonesia), dan Dwi Rubiyanti Kholifah (Asian Muslim Action Network Indonesia).

Jejaring ini menyusun 10 agenda politik perempuan yang akan ditawarkan kepada pemerintahan terpilih. Beberapa poin, di antaranya berpihak lebih kuat dari sisi perundangan bagi kaum perempuan dan terobosan dalam menciptakan perlakuan setara dalam berbagai bidang.

Lemahnya keberpihakan politik pada kepentingan perempuan dalam 10 tahun terakhir, di antaranya terlihat dari mandeknya pembahasan sejumlah RUU, di antaranya RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, RUU Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Buruh Migran. ”Lima tahun ke depan, kami berharap RUU-RUU tersebut bisa disahkan,” kata Anis.

Ada beberapa sebab lemahnya keberpihakan itu, di antaranya faktor lemahnya soliditas anggota legislatif perempuan di DPR. ”Karena itu, kami menyediakan ’rumah’ bagi para aktivis perempuan yang duduk sebagai anggota DPR. Ini menyediakan analisis, masukan, dan bekal pemahaman isu bagi mereka,” kata Dwi Rubiyanti.

Saat ini, para perempuan di sejumlah daerah juga masih menghadapi berbagai persoalan, yang di antaranya justru didukung peraturan daerah (perda). Ada persoalan kebebasan yang dipasung, juga oleh adat istiadat yang sulit diubah.

Kegundahan lain, kata Rubby, di antaranya terkait angka kematian ibu (AKI) yang mencapai 359 kematian per 100.000 ibu melahirkan (2012). Itu jauh dari target pemerintah yang hendak menekan hingga 118 per 100.000 kelahiran hidup saat berakhir Target Pembangunan Milenium (MDG) 2015.

”Butuh banyak perubahan dan perjuangan,” kata Anis. (ICH)

 
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005739852