Keterbukaan Pemerintah
Perluasan Akses Percepat Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia hingga kini masih menghadapi sejumlah persoalan terkait akses informasi dan layanan publik serta pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pertemuan Kemitraan untuk Pemerintahan Terbuka Asia Pasifik, di Nusa Dua, Bali, 4-7 Mei 2014, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagi informasi dan solusi mengakselerasi pemecahan sejumlah persoalan tersebut.

Direktur Program Transparency International Indonesia Ilham Saenong, Selasa (29/4), saat keterangan pers di gedung Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Jakarta, menyatakan, sebagai Ketua Inisiatif Global Kemitraan untuk Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership/OGP) Asia Pasifik, penyelenggaraan acara di Indonesia dapat menjadi momentum mendorong perluasan akses informasi publik serta mempercepat pemberantasan korupsi.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif MediaLink Ahmad Faisol. ”Pertemuan tersebut perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengatasi defisit informasi dan untuk percepatan pemberantasan korupsi,” kata dia.

Ahmad mengatakan, dalam percepatan keterbukaan informasi, yang perlu dilakukan adalah mengupayakan pemerataan infrastruktur telekomunikasi. ”Tanpa pemerataan infrastruktur telekomunikasi, berbagai inisiatif pemerintahan terbuka yang digulirkan, khususnya yang berbasis teknologi informasi, tidak akan dinikmati dan diakses seluruh lapisan masyarakat. Indonesia saat ini masih memiliki ketimpangan infrastruktur dan literasi atas teknologi informasi dan komunikasi,” tuturnya.

Di sisi lain, lanjut Ahmad, implementasi sejumlah aturan soal keterbukaan informasi dinilai berjalan sangat lambat. Tanti Budhi Suryani dari Yayasan Tifa menambahkan, Indonesia sebagai Ketua OGP seharusnya memberi contoh dengan mengimplementasikan komitmen keterbukaan secara konkret.

Di luar persoalan itu, Hamong Santono dari International NGO Forum Indonesian Development (INFID) berpandangan, isu lain seperti agenda pembangunan global setelah milenium (MDG) juga perlu diperhatikan dalam forum regional tersebut. ”Salah satu yang bisa digulirkan adalah bagaimana menginisiasi pembangunan yang transparan, akuntabel, dan mampu menumbuhkan partisipasi publik,” ujar dia.
Berbagi pengalaman

Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, yang juga Ketua Pengarah Pertemuan OGP Asia Pasifik, mengatakan, sejumlah negara yang hadir akan berbagi pengalaman mengimplementasikan pemerintahan yang terbuka.

”Sebagai salah satu inisiator OGP, Indonesia termasuk yang dinilai terbaik di Asia Tenggara mengelola transparansi anggaran negara. Sejumlah inovasi OGP telah bergulir di Indonesia, salah satunya adalah sistem lapor,” kata Kuntoro. (why)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006350489