Perekonomian
Perlu Koordinasi Pusat dan Daerah

Jakarta, Kompas Sejumlah pekerjaan rumah menanti untuk dituntaskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung. Koordinasi pusat dan daerah perlu didorong untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

Pendapat itu mengemuka dalam acara serah terima jabatan menko perekonomian, dari Hatta Rajasa kepada Chairul Tanjung, di Jakarta, Senin (19/5).

Hatta memaparkan, setidaknya ada empat pekerjaan rumah besar yang menunggu dan harus dituntaskan penggantinya itu.

Pekerjaan rumah tersebut menyangkut stabilitas harga, menjaga keberlanjutan dan kredibilitas fiskal, serta menjaga pertumbuhan pada angka yang sesuai dengan penciptaan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Pekerjaan rumah yang tidak kalah penting adalah mengurangi defisit transaksi berjalan.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani mengatakan, penciptaan lapangan kerja dapat dilakukan dalam waktu pendek.

”Kalau bantuan langsung tunai selama ini kurang efektif. Penciptaan lapangan kerja dalam waktu pendek yang paling mungkin dengan program padat karya,” kata dia.

Aviliani menambahkan, penciptaan lapangan kerja dalam jangka pendek melalui program padat karya ini dapat ditempuh dengan melibatkan daerah. Adapun stabilisasi harga menjelang bulan puasa dan Idul Fitri harus melibatkan kepala daerah. Alasannya, data mengenai perlu tidaknya impor bisa diperoleh dari daerah.

Permasalahan selama ini, ujar Aviliani, Departemen Pertanian tidak dapat menjangkau seluruh daerah. Di sisi lain, daerah merasa bahwa lalu lintas barang merupakan urusan pusat.

”Dua langkah ini paling penting untuk menjaga inflasi dan defisit anggaran,” kata Aviliani.

Target inflasi tahun 2014 berkisar 3,5 persen-5,5 persen.

Ditemui seusai rapat koordinasi pertama dengan Menko Perekonomian yang baru, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Chairul Tanjung ingin berkeliling ke sejumlah daerah untuk bertemu para gubernur.

”Jadi semacam roadshow dengan menteri-menteri terkait. Permasalahan Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang masih terbengkalai dan tersendat akan dibicarakan langsung di daerah,” kata Hidayat.

Langkah ini akan mengikutsertakan pejabat sekretariat negara. Hal itu terutama jika menyangkut regulasi atau peraturan yang tidak kunjung terbit.

”Jadi ada semacam terobosan dalam mempercepat program,” ujar Hidayat. (CAS)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006725165