Penghematan Anggaran
Kementerian Bisa Dikelola Profesional
Ikon konten premium Cetak | 10 Februari 2016 Ikon jumlah hit 146 dibaca Ikon komentar 1 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian ternyata bisa dikelola lebih profesional menyusul kemampuan sejumlah kementerian mengelola anggaran, khususnya pembelanjaan, dengan menghilangkan berbagai proyek dan kegiatan yang digolongkan sebagai pemborosan. Kementerian bisa mengelola anggaran secara tepat karena mereka fokus pada visi kementerian itu.

Menteri-menteri yang berbagi pengalaman dan juga peneliti yang mengomentari langkah penghematan, pada pekan lalu dan Selasa (9/2), mengatakan, fokus pada visi kementerian menjadikan mereka bisa memastikan penggunaan anggaran itu secara tepat dan efisien.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, banyak kementerian dan lembaga beramai-ramai menggelar program, seperti bantuan sosial dan program pengentasan rakyat dari kemiskinan. Kegiatan itu tidak terintegrasi dan berada di luar tugas pokok dan fungsinya. "Akhirnya, kita punya belanja yang jumlahnya besar, tetapi dampaknya terhadap pembangunan kurang," kata Bambang.

Tiga menteri, yaitu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, melakukan penghematan dengan menghapus proyek yang mubazir, mencoret perjalanan dinas, dan menghilangkan program yang tidak masuk akal. Langkah mereka bisa menghemat anggaran hingga Rp 11 triliun.

"Fokus Kementerian Perhubungan itu pada aspek keselamatan penyelenggaraan transportasi, bukan malah mengurusi bisnis transportasi," kata Jonan.

Ia melihat, selama ini, tidak sedikit aparat Kementerian Perhubungan terlibat di luar tugas pokok dan fungsinya, yaitu keselamatan penyelenggaraan transportasi. Mereka malah mengurusi bisnis transportasi.

Sepanjang aparat itu fokus pada tugas pokok itu, anggaran akan digunakan dengan benar. Salah satu contoh yang dilakukan adalah pada masa lalu, biaya pemeriksaan pesawat yang dibeli maskapai dibiayai oleh maskapai dan produsen pesawat. Namun, kini, biaya pemeriksaan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Perhubungan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, dengan mengajak semua aparat fokus pada tugasnya, anggaran bisa diefisienkan.

"Dengan anggaran yang sama, harus lebih banyak pelaku pendidikan dan pelaku kebudayaan yang mendapatkan manfaat dari anggaran yang tersedia. Saya merasakan betapa hasil efisiensi anggaran ini bisa amat bermanfaat secara luar biasa di masyarakat banyak. Karena itu, inefisiensi harus dihentikan dan manfaat dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus sebesar-besarnya untuk pelaku pendidikan dan kebudayaan," kata Anies.

Untuk itu, ia mengajak semua aparat Kemdikbud memastikan anggaran yang dikelola Kemdikbud dimanfaatkan benar-benar untuk membangun pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Susi meyakini, apabila semua aparat fokus pada tugas, penghematan masih bisa dilakukan lagi.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan berfokus pada program yang menaikkan kapasitas perikanan tangkap dan menaikkan hasil budidaya ikan," ujar Susi.

Susi menambahkan, manfaat penghematan anggaran tersebut yakni mencegah negara mengalami defisit anggaran lebih besar karena sumber pembiayaan sudah semakin menipis.

Susi mengemukakan, pengamatan dan evaluasi penggunaan anggaran terus dilanjutkan tahun ini. Pengadaan barang dilakukan secara daring, antara lain melalui e-katalog, dan perusahaan diminta presentasi untuk pengadaan barang.

"Tidak menutup kemungkinan anggaran masih bisa dipangkas sekalipun sudah ada penghematan," katanya.

Tidak di tengah jalan

Pemborosan anggaran tidak terjadi di tengah jalan. Namun, hal ini telah didesain sejak perencanaan dan pembahasan. Maka, kemudian yang terjadi bukannya efisiensi, melainkan penggelembungan.

Peneliti politik anggaran Indonesia Budget Center, Roy Salam, mengatakan, membesarnya volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut belum memberikan manfaat maksimal kepada rakyat.

"Penyebabnya adalah pemburu rente bermain di seluruh siklus APBN. Ini mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Maraknya program yang tak perlu, program berulang, dan program yang dananya digelembungkan menjadi indikatornya," kata Roy. (LAS/LUK/LKT/MAR)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2016/02/10/Kementerian-Bisa-Dikelola-Profesional