KONFERENSI OGP
Kawasan Asia Pasifik Harus Jadi Pemain Kunci

NUSA DUA, KOMPAS — Konferensi Open Government Partnership (OGP) Asia Pasifik berakhir Rabu (7/5) sore dengan satu tekad bersama, yakni menciptakan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

Kawasan Asia Pasifik harus menjadi pemain kunci di dalam usaha mempromosikan pemerintahan, yang kuat dalam meningkatkan peran serta masyarakat sipil.

Konferensi tersebut ditutup Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo. Penutupan didahului dengan penyampaian harapan setiap pihak, yakni dari akademisi, birokrasi, kaum muda, swasta, dan lembaga multilateral tentang tata kelola serta sistem pemerintah yang terbuka.

Chairman Schlumberger Indonesia, Ahmad Yuniarto, mewakili kalangan swasta, menyatakan, OGP harus tetap menjaga semangat membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan transparan.

Direktur Eksekutif Serikat Pegawai Negeri Sipil dari Filipina, Czarina Medina-Guce, yang mewakili kalangan birokrasi, mengatakan, ujung tombak dari pelaksanaan OGP berada di pemerintah daerah.

Prasojo menegaskan, OGP adalah katalisator yang memiliki daya dorong dalam pemberantasan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap masyarakat. OGP harus memperkuat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kata Prasojo, harus ada kerja sama antara masyarakat sipil dan pemerintah.

Ketua Utama Organisasi Masyarakat Sipil Internasional (CSO), Rakesh Rajani, dalam jumpa pers sebelum penutupan mengatakan, ciri pemerintahan yang baik adalah bersahabat, terbuka, transparan, dan menerima kritik dari masyarakatnya secara bijak. Itu termasuk mengerti persoalan rakyatnya, ingin tahu masalah, kebutuhan, prioritas rakyat, dan cepat tanggap.

Dalam konteks Indonesia, kelompok masyarakat sipil mengingatkan para calon presiden, yang akan maju dalam Pilpres 2014, agar berkomitmen mewarisi dan melanjutkan keterbukaan pemerintah seperti dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan konferensi.

Manajer Program Demokrasi dan Pembangunan Yayasan Tifa, Mickael B Hoelman Mickael, menyatakan, peran Indonesia sebagai Ketua Konferensi OGP Asia Pasifik 2014 harus dimanfaatkan sebagai momentum menggalang solidaritas regional dan global untuk mendorong masuknya keterbukaan pemerintah ke dalam pembahasan agenda pembangunan pasca 2015. (COK/CAL)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006493197