perikanan
Kadin Jajaki Sinergi Bisnis dengan ASEAN

JAKARTA, KOMPAS — Kamar Dagang dan Industri Indonesia mulai menjajaki kerja sama bisnis perikanan dan kelautan dengan negara-negara ASEAN. Sinergi antarnegara ASEAN dilakukan guna menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto, di Jakarta, Senin (7/4), mengemukakan, Indonesia memiliki peluang memperluas pasar dalam menghadapi MEA karena besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan.

Potensi ekonomi kelautan dan perikanan bisa memberi pendapatan Rp 255 triliun per tahun. Potensi besar terutama di bidang perikanan budidaya air laut dan air tawar. Komoditas perikanan yang saat ini punya nilai tinggi di pasar global antara lain udang dan rumput laut.

Pemberlakuan MEA harus dimanfaatkan sebagai peluang menggarap bisnis perikanan yang bernilai tambah melalui sinergi dengan anggota ASEAN yang fokus menggarap sektor perikanan. Untuk itu, pihaknya menggandeng Junior Chamber ASEAN sebagai mediator pengembangan bisnis antarnegara ASEAN.

Yugi menambahkan, pihaknya sedang menjajaki dan memetakan potensi negara-negara ASEAN di bidang kelautan dan perikanan. Kerja sama akan diarahkan untuk mengadopsi teknologi dan pengembangan sumber daya manusia dari negara lain. Adapun negara lain dapat bekerja sama untuk mengelola bahan baku perikanan dari Indonesia.

Sinergi bisnis itu nantinya diharapkan akan menghasilkan produk perikanan bersama asal ASEAN yang tersertifikasi dan memenuhi standardisasi internasional untuk dipasarkan ke seluruh dunia. ”Produk perikanan itu nantinya bisa berlabel buatan ASEAN,” ujarnya.
Impor BBM nelayan

Wakil Ketua Komite Tetap untuk Industri Penangkapan Ikan Kadin Indonesia Siswahyudi mengemukakan, salah satu tantangan yang akan dihadapi nelayan dalam pemerintahan mendatang adalah pengurangan BBM bersubsidi.

Terkait hal itu, pihaknya mengusulkan agar Kadin diberi peluang menjadi importir solar khusus nelayan dengan harga jual yang setara dengan harga BBM bersubsidi saat ini. Adapun pemerintah nantinya membayarkan subsidi atas BBM impor itu.

Menurut Siswahyudi, keterlibatan Kadin sebagai pengimpor BBM nelayan dapat sekaligus mengontrol kebutuhan dan peruntukan BBM untuk nelayan. Alasannya, Kadin memiliki jaringan di daerah dan dapat bekerja sama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.

”Keterlibatan Kadin untuk memasukkan solar impor bagi akan membantu pemerintah mengontrol alokasi BBM bersubsidi,” ujarnya. (LKT)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005932830