Kelembagaan Budaya
Diusulkan Bentuk Kementerian Kebudayaan

JAKARTA, KOMPAS — Tokoh pers senior Herawati Diah (97) bersama Lingkar Budaya Indonesia terus-menerus mengusulkan pembentukan Kementerian Kebudayaan. Indonesia yang sangat pluralis, terdiri dari 500 suku bangsa, sekitar 700 bahasa daerah, serta beragam agama dan kepercayaan, membutuhkan lembaga khusus setingkat kementerian yang fokus mengurus masalah kebudayaan.

”LBI (Lingkar Budaya Indonesia) selalu usul kepada pemerintah dan DPR untuk membentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri. Meski sampai sekarang strukturnya belum terwujud, LBI tetap berusaha mewujudkan cita- cita ini,” kata Herawati Diah, Kamis (17/4), saat merayakan ulang tahun ke-97, di Jakarta.

Tampak hadir dalam acara tersebut, antara lain, Sulasikin Murpratomo, Martha Tilaar, Mooryati Soedibyo, Saparinah Sadli, Pia Alisjahbana, Aristides Katoppo, serta Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Dalam Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi, Jawa Barat, 31 Desember 1945, para pendiri bangsa, budayawan, seniman, dan cendekiawan mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah membentuk Kementerian Kebudayaan. Gagasan ini terus menggelinding dalam rangkaian Kongres Kebudayaan, yakni pada tahun 1948 di Magelang, Jawa Tengah; tahun 1951 di Surakarta, Jawa Tengah; pada 1960 di Bandung, Jawa Barat; 1975 di Bali; pada 1991 di Jakarta; tahun 2003 di Bukittinggi, Sumatera Barat; hingga tahun 2008 di Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, sejumlah konferensi lain juga turut mendukung ide ini, seperti Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia tahun 1964 di Jakarta, Kongres Kesenian 1995 dan 2005 di Jakarta, Kongres Dewan Kesenian 2004 di Papua, serta Kongres Bahasa Jawa 2006 di Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Herawati, LBI berupaya memisahkan urusan kebudayaan dengan turisme atau pariwisata. Hal itu karena kebudayaan sendiri sifatnya adalah melestarikan seni dan tradisi, sedangkan pariwisata lebih pada persoalan menjual budaya ke dunia luar. Dengan demikian, keduanya memiliki makna dan tujuan berbeda.

”Budaya bukan sekadar tarian, lukisan, musik, dan sebagainya. Budaya juga meliputi gaya hidup, bahasa, etiket, dan sebagainya,” ujar Herawati.

Nasaruddin mengapresiasi gagasan Herawati dan LBI tentang pembentukan Kementerian Kebudayaan. ”Ini usulan brilian dan harus disampaikan dalam forum yang lebih tepat,” kata dia.

Pada 17 April 2009, LBI pernah menyampaikan usulan ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Sekretaris Negara, Ketua DPR, dan Menteri Pendidikan Nasional saat itu. Namun, hingga sekarang belum ada realisasinya.

Sebelum aktif di LBI, pada masa perjuangan kemerdekaan, Herawati bersama sejumlah rekannya berjuang mendirikan media cetak dengan cita-cita tinggi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemerdekaan bangsa. (ABK)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006151608